DAIRI. — Ketika pers hadir menjalankan fungsi pengawasan, kenyataan di Kabupaten Dairi menampakkan perbedaan yang sangat mencolok. Di satu sisi, pejabat langsung meletakkan data di atas meja tanpa syarat. Di sisi lain, pimpinan yang mengemban amanah keterbukaan justru menutup diri. Satu kabupaten, satu gerbang, satu atap — namun sikap yang jauh berbeda.
Di ruang kerja Kabag Perekonomian, suasana terbuka terlihat nyata. Pertemuan berlangsung langsung di tempat kerja. Insan Banurea dari Spirit Revolusi hadir menerima dokumen tersebut. Di sinilah dokumen terkait penyaluran pupuk bersubsidi langsung diletakkan di atas meja dan diserahkan.
Tidak ada permohonan informasi resmi yang diajukan. Tidak ada keberatan dari pihak Kabag Perekonomian.
Berdasarkan dokumen otentik data yang diperoleh, terkait penyaluran pupuk subsidi, melalui sejumlah penilaian tahap awal hingga sampai ke tahap ketiga, ditemukan tanda-tanda yang menyolok — ditandai dengan warna kuning dan merah sebagai rambu peringatan. Hal ini menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap kios penyaluran agar segera dilakukan perbaikan, sehingga mempermudah pengawasan dari pihak berwenang, sekaligus memberikan bimbingan, pembinaan, dan pertanggungjawaban yang jelas menuju aturan yang sesungguhnya, demi kepentingan petani di Dairi.
Kabag Perekonomian membuktikan: data tersedia, terbuka, boleh dibawa. Tidak beralasan, tidak menunda, tidak mempersulit. Inilah wajah keterbukaan yang sesungguhnya — pemahaman bahwa informasi itu milik rakyat.
Namun di gedung yang sama, di lingkungan yang sama, sikapnya berbeda. Kantor Bupati Dairi — tempat Pembina Bupati dan Atasan PPID Sekretaris Daerah bertugas — justru bungkam. Data yang diminta tidak diberikan. Jawaban tidak datang. Bukan dipanggil — kini justru menanti jadwal sidang di Komisi Informasi Publik Sumatera Utara.
Pihak yang memegang kendali atas keterbukaan justru menjadi pihak yang menutup pintunya sendiri.
Ada permohonan informasi? Tidak ada — langsung diberikan. Ada keberatan? Tidak ada — terbuka sepenuhnya, sementara Pembina dan Atasan PPID tidak menjawab. Dokumen diletakkan di meja dan boleh dibawa, sementara di tingkat atas tidak diserahkan. Sikap terbuka dan siap berbagi di satu sisi, tertutup dan bungkam di sisi lain. Akibatnya tidak ada halangan di tingkat Kabag Perekonomian, sementara di tingkat Pemkab Dairi kini menghadap sidang Komisi Informasi Sumut. Biaya menghadap sidang ditanggung sendiri oleh Spirit Revolusi, sementara pihak Pembina dan Atasan PPID menggunakan anggaran uang rakyat.
Pers Harus Naik Kelas — Pers Naik, Tetapi Pintu Ditutup
Bupati Dairi pernah menyatakan: Pers harus naik kelas.
Kini pers sudah naik kelas — mengawasi berbasis data, mengacu aturan, mencari kebenaran. Namun justru di pintu pimpinan Pemkab Dairi, data tidak diberikan. Jawaban tidak datang.
Kami butuh data dan dokumen, bukan opini dan asumsi — ujar Insan Banurea.
Bukan Mencari Kesalahan, Menegakkan Keterbukaan
Insan Banurea menegaskan: Kami tidak menyalahkan siapa pun. Kabag Perekonomian sudah memberikan datanya. Namun dokumen itu menunjukkan ada hal yang harus didorong agar pengawasan berjalan sesuai ketetapan pemerintah. Kepatuhan bukan pilihan — itu kewajiban.
Masyarakat Dairi menanti jalannya sidang. Spirit Revolusi hadir dengan biaya sendiri. Pihak Pembina dan Atasan PPID hadir menggunakan anggaran rakyat.
Transparansi Tanpa Tawar
Keterbukaan bukan slogan. Kabag Perekonomian sudah membuktikannya tanpa permohonan, tanpa keberatan — data di meja, boleh dibawa. Kini giliran pimpinan Pemkab Dairi: ikut terbuka, atau tetap menjawab di meja sidang.
Transparansi tanpa tawar.
Pewarta: Raja Boangmanalu
0 Komentar